Kaltim Suarakan DBH yang Adil dalam Rakor Gubernur Penghasil SDA
Balikpapan, KLIKSAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memimpin Rapat Koordinasi Gubernur Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang digelar di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu 9 Juli 2025. Rakor ini bertujuan menggali potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, guna memperkuat fiskal daerah.
Kegiatan ini merupakan inisiasi Kaltim dan menghadirkan sejumlah kepala daerah penghasil SDA se-Indonesia. Gubernur Rudy menegaskan, pertemuan ini bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi juga forum silaturahmi dan penyatuan langkah memperjuangkan keadilan fiskal.
“Kita berkumpul bukan sekadar koordinasi, tapi menyatukan langkah agar ‘hujan fiskal’ dari pusat turun merata ke daerah-daerah penghasil. Potensi besar dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) selama ini hanya menjadi PNBP pusat, sementara daerah justru mendapat porsi yang sangat kecil, bahkan ada yang nol persen,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, selama ini banyak potensi pendapatan yang belum tergarap optimal. Termasuk Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun minim dibagikan ke daerah.
Rudy menegaskan pentingnya duduk bersama demi sinergi dan frekuensi yang sejalan antarprovinsi. Ia juga menyoroti potensi Pajak Alat Berat dan PBBKB yang masih belum dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan daerah.
“Kita ingin hujan rezeki ini merata. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” katanya.
Gubernur Jambi Al Haris, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), mendukung penuh inisiatif Kaltim. Ia menilai langkah ini strategis untuk memperkuat fiskal daerah dan mendorong keadilan bagi provinsi penghasil SDA.
“Kami sepakat akan menyurati Presiden dan menteri terkait. Ini untuk mendorong pembagian hasil yang berkeadilan,” ucap Al Haris.
Dalam rakor ini, para peserta dari provinsi penghasil SDA menandatangani rekomendasi bersama. Rekomendasi itu akan dibawa oleh APPSI sebagai bahan resmi untuk disampaikan langsung kepada Presiden RI.
Sejumlah pejabat tampak hadir, antara lain Gubernur Kalbar Ria Norsan, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, hingga Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
Langkah ini menjadi momentum penting memperkuat suara daerah penghasil dalam memperoleh keadilan fiskal demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Adv/Diskominfo Kaltim)
